Kab.Dharmasraya

Legalitas Lahan Padang Hilalang SP.2,3 dan 4

Padang Hilalang SP.2 , 3 dan 4  Kab. Dharmasraya

Aspek Legalitas Lahan  yang dimiliki calon  lokasi Padang Hilalang adalah:

1.   Surat  Penyerahan Tanah dari Masyarakat Padang Hilalang tanggal 30 Agusus 2003.

2.   SK Bupati Dharmasraya Nomor : 26/KPTS-BPT/2005 tanggal 7 Maret 2005 tentang pencadangan areal seluas ± 5.000 Ha di Jorong Padang Hilalang Nagari Lubuk Karak Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.

3.   Surat  Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor :  595 – 415 – 2009, tanggal  11 September 2009, tentang pengadaan tanah untuk proyek transmigrasi di Kabupaten Dharmasraya seluas ± 5.000 Ha,

4.   Pencabutan/ Pembatalan Persetujuan Pencadangan Kawasan Hutan A.n. PT MSSP Nomor : 522.6/29/Dishut /V-2010 , tanggal 11 Mei 2010.

5.  Usulan Persetujuan Izin Prinsip Keputusan Kawasan Hutan oleh  Gubernur Sumbar Nomor : 595 /2326/E/2010, tanggal 9 Agustus 2010. Berdasarkan hasil penelitian kesesuaian lahan, untuk lokasi Padang Hilalang SP.2 ini layak dikembangkan untuk pola usaha pokok transmigran pada Lahan Pekarangan (LP), Lahan Usaha I (LU I) adalah tanaman pangan padi sawah dan padi ladang, serta tanaman pangan lahan kering. Sedangkan untuk  Lahan Usaha II dapat diusahakan tanaman perkebunan seperti karet dan kelapa sawit. Alokasi lahan untuk permukiman/ Lahan Pekarangan (LP) , Lahan usaha I (LUI) dan Lahan Usaha II (LU II) , mempunyai tingkat kemiringan lahan bergelombang sampai berbukit, sehingga memerlukan perlakuan khusus diantaranya pembuatan teras bangku dan gludan.

6.   Dari hasil Rencana Teknis Unit Pemukiman Transmigrasi (RTUPT) Padang Hilalang SP.2 terletak di  Nagari Lubuk Karak Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya , dimana areal yang terukur  seluas  ± 1.500 Ha layak untuk dikembangkan menjadi satuan permukiman transmigrasi seluas ± 1.340,57 Ha dengan daya tampung 498 KK (dengan komposisi 249 KK TPA dan 249 KK TPS), pola tanaman pangan lahan kering (TPLK).

7.   Surat Menteri Kehutanan Nomor S.14/ Menhut-VII/2013  tanggal 10 Januari 2013 perihal Persetujuan Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan untuk pembangunan Permukiman Transmigrasi Padang Hilalang SP 2,3,4 di Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat, pada prinsipnya disetujui pelepasan kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) seluas ± 2.460 Ha untuk kepentingan pembangunan permukiman transmigrasi Padang Hilalang SP .2,3,4 yang merupakan program tahun 2012, terletak di Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya , Provinsi Sumatera Barat dengan pertimbangan kemanusiaan untuk menampung / relokasi penduduk korban bencana alam gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Agam.

8.   IPPKH Kementrian Kehutanan  untuk program transmigrasi seluas ± 2.460 Ha , dengan daya tampung 1.118 KK untuk Padang Hilalang SP2, SP3, dan SP.4. (karena yang 2.460 Ha merupakan gabungan SP.2 + SP.3 + SP.4 tidak dipisahkan) harus ditindak lanjuti dengan pengukuran tata batas seperti yang disebut diatas.

Berdasarkan peta penggunaan lahan dan pengembangan daerah transmigrasi dengan skala 1 : 250.000 yang di superimpose dengan peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) dan Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Dharmasraya, maka lokasi Padang Hilalang SP.2, SP 3 dan SP.4 termasuk kedalam kawasan  Hutan Yang Dapat Dikonversi (HPK), Kelas Hutan : Hutan Sekunder (Kelas III)  , JPE = 2.114,95 Ha.

9. Dari luasan  ± 4.000 Ha sesuai dengan RTSP ternyata :

     - ± 2.460 Ha berada di kawasa hutan . Untuk pelepasannya , pengurusannya melalui Kementrian Kehutanan , dan sudah disetujui Kementerian Kehutanan untuk lokasi Transmigrasi . Surat Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor S. 14/ Menhut-VII/2013  tanggal 10 Januari 2013 perihal Persetujuan Prinsip Pelepasaan Kawaasn Hutan untuk Pembngunan Permukiman Transmigrsai Padang Hilalang SP.2,3,4 di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat.

   -  Sedangkan sisanya ± 2.540 Ha berada diareal penggunaan lain, yang sebenarnya tidak perlu pengurusan pelepasan kawasan hutan, dan ini bukan kewenangan Kementrian Kehutanan. Yang  ± 2.540 Ha adalah kewenangan Bupati Dharmasraya, jadi kalau Bupati berkenan memberikan untuk lokasi transmigrasi baru bisa di proses.                 

 

 

10.Sementara itu RTRW Kabupaten Dharmasraya menyatakan untuk lokasi transmigrasi hanya  ± 1.300 Ha,  tidak sesuai dengan RTRW  Kabupaten Dharmasraya dari Bupati yang terdahulu.  Sementara Bupati yang terdahulu menyatakan lokasi untuk transmigrasi ±  4.000 Ha.

11.PTB Padang Hilalang SP. 2 yang direncanakan pembangunannya tahun 2015 tidak bisa dilaksanakan karena : Persyaratan diatas yaitu pengukuran tata batas dan SK PKHnya belum ada.

a.   Padang Hilalang SP.2 yang direncanakan dibangun tahun 2015 sebanyak 498 KK, masih terkendala dengan hal-hal sebagai berikut :Padang Hilalang SP.2 Kabupaten Dharmasraya, dengan isi sebagai berikut : Surat Bupati Dharmasraya kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan C/Q Direktur Pengukuhan, Penatagunaan dan Tenurial Kawasan Hutan Nomor : 595.3/49/ Sosnakertrans/2014,   tanggal 30 Januari 2014 perihal Permohonan Pengukuran Tata Batas.

b.  Belum terlaksananya pengukuran Tata Batas Padang Hilalang SP.2, 3 dan 4 Kabupaten Dharmasraya, karena  disebabkan adanya perbedaan luasan antara Persetujuan Prinsip yang dikeluarkan Menteri     Kehutanan RI (2460,4 Ha, untuk SP.2,3 dan 4, masuk HPK) dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya (1.312 Ha). Atau RTRW Kabupaten Dharmasraya  sebanyak  1.312 Ha.

c.   Untuk Padang Hilalang SP.2 Kecamatan IX Koto Kabupaten Dharmasraya  yang disetujui pelaksanaan penataan batas  hanya 901 Ha. Bupati Dharmasraya sudah mengajukan permohonan pelaksanaan penataan batas Padang Hilalang SP.2 ini sebanyak  901 Ha kepada Dirjen Planologi Kehutanan di Bogor.

Surat sudah dibalas / keluar izinnya hanya ± 899 Ha yang diizinkan untuk ditata batas Sehingga jumlah KK yang direncanakan ditempatkan di Padang Hilalang SP.2 awalnya 498 KK akan terjadi pengurangan , yang bisa ditempatkan nantinya sekitar 350 KK

btobaru2.png

Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Provinsi Sumatera Barat

Follow Us

Subscribe Us

This sounded a very good reason, and Alice was quite pleased to know it. ‘I never thought.

Copyright © 2019 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Design & Development By Hari Ramadanil

Search

+880 322448500 Beverly Boulevard Los Angeles